Contoh Kasus Etika Dalam Media Digital PR (Media Sosial)

Hai semuanya 😊

Pada artikel kali ini akan membahas contoh kasus etika dalam Digital Public Relations di Media Sosial.

Dalam digital PR atau PR Online, peran yang dilakukan humas salah satunya adalah mengelola website atau media sosial perusahaan. 

Walau terlihat mudah karena bekerja di balik layar, tetapi justru peran humas yang seperti inilah yang sebenarnya memegang peranan penting dalam membentuk image perusahaan/organisasi.

Website terutamanya media sosial perusahaan yang baik adalah yang bisa membentuk komunikasi dua arah dengan publiknya. Dimana dalam membentuk hal ini media sosial perusahaan akan mengikuti perkembangan trend media sosial, menggunakan bahasa yang mudah dipahami/bahasa gaul, dll.

Lantas, jika demikian masih haruskah dalam mengelola media sosial seorang Praktisi PR mematuhi etika profesi PR? 

Jawabannya, tentu perlu. 

Etika merupakan standar tingkah laku manusia yang membedakan baik dan buruk, benar dan salah, juga bertanggung jawab atau tidak. Etika yang dimiliki manusia bersifat mutlak atau absolut sehingga berlaku dimana saja dan kapan saja, juga etika bersifat batiniah dimana berasal dari kesadaran manusia itu sendiri yang menentukan perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etika bertujuan sebagai kontrol sosial atau mengatur perilaku manusia bagaimana seharusnya manusia berbuat sehingga dengan etika dapat mencegah terjadinya konflik. Ketika manusia melanggar etika, maka akan ada sanksi yang didapat baik sanksi oleh hati nurani manusia itu sendiri ataupun sanksi hukum.

Perilaku etis (beretika) atau tidaknya seorang PR berkaitan dengan kode etik PR yang dilaksanakan. Dan kode etik PR yang berlaku itu berlandaskan pada pilar-pilar kehumasan, diantaranya :

1. Veracity (mengatakan sebenarnya)
2. Non malevicence (tidak membahayakan)
3. Beneficence (berbuat baik)
4. Confidentiality (menghormati privasi)
5. Fairness (adil dan bertanggung jawab secara sosial)

Pelanggaran etika yang dilakukan praktisi PR terkait dengan tanggung jawab organisasi dimana PR tersebut bertugas. Sehingga ketika terjadi pelanggaran maka organisasi mendapat tanggungjawab untuk menindak hal tersebut. 

Dan seperti sudah disebutkan di awal bawah bentuk dari pekerjaan PR tidak hanya membuat CSR atau press release, tetapi menjadi admin website atau media sosial organisasi/perusahaan juga menjadi pekerjaan PR terlebih pada zaman digital ini website dan media sosial menjadi media komunikasi yang cukup ampuh dan tak jarang juga sering terjadi kasus-kasus pada kedua media tersebut.

Seperti salah satu contoh berikut ini, yang terjadi pada media sosial KAI

Balasan unggahan twitter oleh admin KAI Commuter yang dinilai tidak etis dan simpatik terhadap aduan pelecahan yang terjadi

Dalam kasus ini seorang penumpang KRL menuliskan tweet pengaduan terhadap pelecahan di dalam KRL, tetapi oleh admin twitter dibalas dengan “ngegas” sehingga banyak menuai kritik dan menjadi viral. Walaupun dalam balasan yang pertama admin sudah memberikan respon dengan baik, pada unggahan kedua admin tersebut memberikan respon dengan kesan menyudutkan pelapor, yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah maksud pesan tersebut akan tetapi karena penyampaian bahasa yang digunakan maka balasan tersebut dianggap tidak etis.

Seandainya admin tersebut membungkus balasannya seperti
“Mohon maaf mba, apakah kejadian tersebut dialami langsung oleh mba atau teman mba? Dan apakah sudah melaporkannya pada polisi? Sebelum melaporkan pada polisi harap menunjukkan bukti yang mendukung ya mba. Agar kami juga dapat membantu mba melakukan proses pelaporan”

Maka mungkin akun twitter KAI akan ramai dengan pujian dari masyarakat, bahwa KAI siap untuk membantu korban.  

Untuk penyelesaian terhadap kasus ini pihak KAI Commuter membuat pers release berita permintaan maaf pada korban dan pihak VP Corporate KAI Commuter mencabut akses admin tersebut, memberikan sanksi pada admin, dan akan memberikan pembinaan pada petugas admin tersebut. Lebih lanjut lagi pihak KAI melakukan pertemuan langsung dengan korban sebagai permintaan maaf.

Jadi, dari kasus ini dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh admin twitter KAI selaku wakil dari KAI yang walaupun isi pesannya tidak salah. Tetapi disampaikan dengan tidak etis, maka hasil yang didapatkan tidaklah menguntungkan organisasi justru menimbulkan citra negatif. 

Oleh karena itu, walaupun di media digital seperti media sosial. Seorang PR tetap harus menegakkan kode etik PR. Karena kode etik PR akan menuntun PR untuk berperilaku etis (beretika).

Dan bentuk kecil dari perilaku etis seorang PR dapat ditunjukkan dengan menggunakan bahasa yang tegas tetapi santun, bukan menuduh atau menyudutkan ketika menjawab pertanyaan dari publik khususnya di media sosial.

Sebagai tambahan berikut ini video untuk lebih memahami pentingnya etika dalam kegiatan digital PR.

Demikian artikel kali ini

Semoga bermanfaat~ 💖

Sumber referensi:

Febriani, Erna (2020). Modul Public Relations Ethics: Aplikasi Kode Etik Profesi Humas. Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Febriani, Erna (2020). Modul Public Relations Ethics: Pengertian Etika, Sistematika, dan Macamnya. Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Rachmat, Ikbal & Haryati, Euis (2020). Modul Digital Public Relations: Etika PR di Media Baru. Universitas Esa Unggul, Jakarta.

https://news.detik.com/berita/d-5594693/ngegas-balas-aduan-pelecehan-seksual-admin-twitter-kai-commuter-disanksi

https://komik.uai.ac.id/kasus-twitter-kai-commuter-bukti-pentingnya-etika-pr/